Pmraic2's Blog

Just another WordPress.com weblog

Strategi Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Sistem Pendidikan 11/08/2009

Strategi Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Sistem Pendidikan

 

Visi

Terwujudnya budaya aman dan siaga terhadap bencana melalui sistem desentralisasi pendidikan yang mampu mendukung pengurangan risiko bencana melalui upaya pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas di sektor pendidikan.

 

Misi

  1. Meningkatkan kemampuan komunitas sekolah dan penguatan kelembagaan sistem pendidikan pada tingkat sekolah, gugus sekolah, pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk dapat mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.
  2. Mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan melalui upaya integrasi PRB kedalam kurikulum pendidikan dan program kesiapsiagaan sekolah yang disesuaikan dengan kondisi kerawanan kebencanaan di daerahnya, kemampuan pemangku kepentingan tingkat sekolah maupun pemerintah Kabupaten/Kota, serta mendistribusikan pembelajaran dari praktik-praktik tersebut kepada para pemangku kepentingan tersebut.
  3. Membangun kemitraan yang kuat antar berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.
  4. Memfasilitasi penyusunan kerangka hukum untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan di tingkat sekolah, pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang disusun melalui konsultasi publik.
  5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan untuk menghasilkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.

 

Tujuan

Terbangunnya budaya siap dan siaga bencana (kesiapsiagaan) diantara masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan melalui penguatan sistem pendidikan yang mampu meningkatkan pemahaman mengenai risiko bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan serta penyempurnaan kemampuan praktik-praktik pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan yang berlandaskan prinsip-prinsip kemitraan.

 

Prinsip-Prinsip Dasar

  1. Mendukung prioritas dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pendidikan kebencanaan.
  2. Menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan.
  3. Memperhitungkan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
  4. Meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya di tingkat sekolah, tingkat gugus sekolah maupun tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan.
  5. Menjalin kerjasama dan melibatkan pemerintah secara aktif.
  6. Menjalin kerjasama dengan LSM, institusi pendidikan dan penelitian, media serta sektor swasta.

 

Instrumen Strategi

Instrumen Strategi mencakup didalamnya cara, proses dan ukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan serta visi dan misi.

  1. Integrasi Pengetahuan Pengurangan Risiko Bencana kedalam Kurikulum Pendidikan Sekolah, dilakukan melalui 2 pilihan cara:
    1. Integrasi kedalam kurikulum yang berjalan, dengan mengintegrasi substansi PRB kedalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler tertentu.
    2. Membuat kurikulum baru berbasis PRB, didalamnya terdapat mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler PRB.

Mengingat beratnya beban kurikulum bagi siswa saat ini serta minimnya kapasitas/kemampuan guru dalam melakukan integrasi, maka prioritas pilihan yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

  1. Mengintegrasikan PRB kedalam mata pelajaran dari kurikulum yang berjalan.
  2. Mengintegrasikan PRB kedalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan.
  3. Mengintegrasikan PRB kedalam kegiatan ekstra kurikuler dari kurikulum yang berjalan.
  4. Menyelenggarakan mata pelajaran PRB untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis PRB.
  5. Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB dibawah kurikulum baru berbasis PRB.
    1. Sekolah Siap dan Siaga Bencana baik secara struktur maupun non-struktur, memiliki beberapa kriteria seperti:
      1. Pemahaman mengenai pengetahuan dan sikap terhadap bencana.
      2. Tersedianya kebijakan/program sekolah yang berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah.
      3. Tersedianya rencana aksi sekolah untuk menghadapi bencana.
      4. Terlatihnya komunitas sekolah dalam prosedur keadaan darurat bencana (simulasi drill dan peringatan dini).
  6. Kebijakan dan Program yang dapat mendukung pelaksanaan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan nasional. Lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran A.

 


Lampiran A

Intervensi dan Ruang Lingkup Program dan Kegiatan.

 

  1. 1.        Peningkatan kemampuan komunitas sekolah dan penguatan kelembagaan sistem pendidikan pada tingkat sekolah, gugus sekolah, pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat untuk dapat mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.

1.1.   Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan kecakapan komunitas sekolah beserta aparat Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) mengenai ancaman/bahaya, kerentanan dan risiko bencana serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.

1.1.1.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi modul pelatihan mengenai pendidikan PRB untuk kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparat pemerintah pusat (DEPDIKNAS) dan daerah (Dinas Pendidikan).

1.1.2.    Pelatihan mengenai pendidikan PRB untuk kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparatur pemerintah pusat (DEPDIKNAS) dan daerah (Dinas Pendidikan).

1.1.3.    Pelatihan untuk aparat pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota dalam merencanakan program pendidikan dan pembangunan sekolah yang mengindahkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana.

1.2.   Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan kecakapan komunitas sekolah serta aparat Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) mengenai upaya-upaya integrasi pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah.

1.2.1.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi panduan bagi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparatur pemerintah pusat (DEPDIKNAS) dan daerah (Dinas Pendidikan) mengenai integrasi pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra).

1.2.2.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi buku panduan pengembangan silabus bagi guru dalam mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra)

1.2.3.    Menyusun dan mengembangkan silabus dan indikator keberhasilan untuk pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra).

1.2.4.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi materi ajar bagi guru dalam mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra).

1.2.5.    Penyusunan Modul Pelatihan untuk guru mengenai model pembelajaran dalam integrasi pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra).

1.2.6.    Pelatihan guru mengenai model pembelajaran dalam integrasi pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum sekolah yang berjalan (intra dan ekstra).

1.2.7.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi panduan bagi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparatur pemerintah pusat (DEPDIKNAS) dan daerah (Dinas Pendidikan) mengenai penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.2.8.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi buku panduan pengembangan silabus bagi guru dalam penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.2.9.    Menyusun dan mengembangkan silabus dan indikator keberhasilan untuk penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.2.10. Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi materi ajar bagi guru dalam penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.2.11. Penyusunan Modul Pelatihan untuk guru mengenai model pembelajaran dalam penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.2.12. Pelatihan guru mengenai model pembelajaran dalam penyelenggaraan sistem kurikulum baru untuk sekolah berbasis PRB (intra dan ekstra).

1.3.   Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan komunitas sekolah dan aparat dinas pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai Kesiapsiagaan Sekolah terhadap Bencana.

1.3.1.    Menyusun, mengembangkan dan mengadopsi pedoman bagi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparatur pemerintah pusat (DEPDIKNAS) dan daerah (Dinas Pendidikan) mengenai penyusunan rencana aksi sekolah berbasis PRB

1.3.2.    Menyusun Modul Pelatihan untuk Penyusunan Rencana Aksi Sekolah berbasis PRB.

1.3.3.    Pelatihan penyusunan rencana aksi sekolah berbasis PRB untuk kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan aparatur pemerintah daerah (Dinas Pendidikan).

 

  1. 2.        Mewujudkan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan (integrasi PRB kedalam kurikulum pendidikan dan program kesiapsiagaan sekolah) dan menyebarluaskan pembelajaran dari praktik-praktik tersebut kepada para pemangku kepentingan.

2.1.   Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem kurikulum yang ada (intra dan ekstra) sekolah dasar dan menengah.

2.1.1.    Memfasilitasi dan memperkuat ‘Kelompok Pengembangan Mata Pelajaran’ di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK untuk menyusun dan mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam mata pelajaran tertentu yang ada dan relevan.

2.1.2.    Mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam mata pelajaran untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

2.1.3.    Mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam muatan lokal untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

2.1.4.    Mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam kegiatan ekstra kurikuler untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

2.1.5.    Menyelenggarakan mata pelajaran PRB (dibawah muatan lokal) yang berdiri sendiri untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

2.1.6.    Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler PRB yang yang berdiri sendiri untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK

2.2.   Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan perguruan tinggi.

2.2.1.    Memfasilitasi pengembangan penelitian PRB di perguruan tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Propinsi.

2.2.2.    Memfasilitasi pengembangan pusat studi bencana di beberapa perguruan tinggi.

2.2.3.    Mengintegrasikan pendidikan PRB kedalam mata kuliah, topik skripsi maupun unit kegiatan mahasiswa.

2.3.   Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam program pelatihan tenaga professional, seperti pemangku kepentingan pembangunan konstruksi, sekolah perawat dan lainnya.

2.3.1.    Mengidentifikasi program pelatihan yang sudah ada dan handal untuk keperluan integrasi PRB.

2.3.2.    Menyusun silabus dan materi ajar untuk program pelatihan khusus PRB

2.4.   Membangun ketahanan dan kesiapsiagaan sekolah terhadap ancaman bencana, baik secara struktur maupun non-struktur.

2.4.1.    Memfasilitasi penyusunan standar kriteria kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana (gempa, tsunami, banjir, kekeringan dan kebakaran) yang dilakukan melalui konsultasi publik dan didukung oleh Pemerintah.

2.4.2.    Membangun pilot project mengenai sekolah model berbasis PRB di tingkat kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

2.4.3.    Menfasilitasi komunitas sekolah untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan dan bahaya bencana serta menyusun rencana aksi sekolah sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis sekolah.

2.4.4.    Memfasilitasi komunitas sekolah untuk melaksanakan rencana aksi sekolah yang dapat terdiri dari kegiatan penyusunan rute evakuasi, penyiapan wilayah evakuasi, simulasi/drill, retrofitting gedung sekolah, pelatihan guru untuk integrasi PRB, pelaksanaan integrasi PRB, kampanye pendidikan untuk anak sekolah, dan lainnya.

2.5.   Membangun Sistem Informasi Pendidikan Kebencanaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan guna mendukung pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.

2.5.1.    Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian mengenai kebencanaan yang dapat mendukung proses pembelajaran dan pendidikan kebencanaan dan PRB

2.5.2.    Melakukan berbagai penelitian yang mendukung pelaksanaan pendidikan kebencanaan dan PRB

2.5.3.    Menyebarluaskan data dan pendidikan mengenai ancaman bahaya dan upaya pengurangan risiko bencana dalam berbagai bentuk dan metoda komunikasi (brosur, poster, leaflet, CD, film, komik, buku dan materi ajar serta event sekolah) untuk konsumsi komunitas sekolah dan pendidik.

 

  1. 3.        Membangun kemitraan yang solid antar berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan praktik-praktik pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.

3.1.   Mengidentifikasi dan membangun kemitraan yang diperlukan (diantara pemerintah, komunitas sekolah, LSM, institusi pendidikan, media, asosiasi professional, asosiasi guru dan perusahaan swasta) yang dapat bekerjasama dalam melaksanakan program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan.

3.2.   Memfasilitasi forum-forum sekolah dan gugus sekolah sebagai wahana pertukaran informasi dan pembelajaran dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan.

3.3.   Melaksanakan berbagai kolaborasi kegiatan diantara para pihak terkait dalam bentuk kemitraan guna mencapai pemahaman mengenai pengurangan risiko bencana dan meningkatkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi risiko bencana, serta memastikan keberlanjutan dari upaya-upaya tersebut.

 

  1. 4.        Membangun kerangka hukum untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan ditingkat sekolah, pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang disusun melalui konsultasi publik.

4.1.   Mengidentifikasi kebutuhan kerangka hukum dan hal-hal yang diatur didalamnya.

4.2.   Memfasilitasi penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan program pengarusutamaan PRB kedalam sistem pendidikan ditingkat sekolah.

4.3.   Memfasilitasi penyusunan peraturan dalam pelaksanaan kegiatan program pengarusutamaan PRB kedalam sistem pendidikan ditingkat Nasional dan Daerah.

4.4.   Melakukan penelitian mengenai pemberlakukan insentif dan dis-insentif yang sesuai bagi sekolah dan daerah yang melaksanakan program pengarusutamaan PRB kedalam sistem pendidikan.

 

  1. 5.        Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pengarusutamaan pengurangan risiko bencana kedalam sistem pendidikan untuk menghasilkan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.

5.1.   Menyusun dan mengembangkan indikator kinerja peran pelaku kepentingan dalam mendorong pelaksanaan praktik pengarusutamaan PRB kedalam sistem pendidikan dan menyebarkan kepada para pemangku kepentingan.

5.2.   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan peran pemangku kepentingan dalam program pengarusutamaan PRB kedalam sistem pendidikan berdasarkan tolak ukur dan indicator yang sudah ditetapkan secara berkala.

5.3.   Mendokumentasikan lesson learnt dan good practices dari proses dan upaya pendidikan kebencanaan dan PRB yang sudah dilakukan.

5.4.   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak program.

5.4.1.    Melaksanakan kegiatan pengukuran dampak terhadap siswa sekolah melalui berbagai kegiatan seperti: lomba kecakapan PRB, ketangkasan PRB, cerdas-cermat bencana dan PRB, lomba gambar dan mengarang dengan topic bencana dan PRB, dan lainnya.

5.4.2.    Melaksanakan kegiatan pengukuran dampak terhadap guru dan kepala sekolah melalui berbagai kegiatan seperti: sertifikasi dalam pemahaman, kemampuan dan kecakapan PRB yang didapat melalui pelatihan.

5.4.3.    Melaksanakan kegiatan pengukuran dampak ditingkat sekolah melalui berbagai kegiatan lomba antar sekolah dalam hal kesiapsiagaan dan simulasi drill.

5.4.4.    Melaksanakan kegiatan pengukuran dampak ditingkat kabupaten/kota melalui review terhadap alokasi program dan anggaran pendidikan yang memperhatikan prinsip-prinsip PRB.

 


Lampiran B

Definisi dan Terminologi.

  1. 1.        Pengurangan Risiko Bencana, adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana, meningkatkan kemampuan dan ketahanan sosial dan ekonomi terhadap bencana serta menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. 
  2. 2.        Pendidikan Siaga Bencana, kumpulan pengetahuan yang terkait dengan upaya untuk mengurangi risiko, yang meliputi tindakan persiapan, dukungan dan membangun kembali masyarakat saat bencana terjadi. Serta mengurangi dampak yang disebabkan oleh terjadinya bencana sehingga tumbuh kesiapsiagaan dan tanggap darurat dalam menyelamatkan masyarakat. 
  3. 3.        Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP),  adalah kurikulum operasional  yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sekolah dan kepala sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan a). Kerangka dasar kurikulum, b). Standar kompetensi, dibawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Provinsi. 
  4. 4.        Standar Isi, adalah materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi kelulusan minimal.  
  5. 5.        Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.
  6. Standar Kompetensi adalah ukuran kom-petensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu.
  7. Standar Kompetensi Lulusan, adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

 

 

 

 

 

 

 


Lampiran C

Peluang dan Tantangan terhadap Pilihan Pengarusutamaan Pengetahuan PRB kedalam Kurikulum Pendidikan Nasional.

 

Strategi ini akan melakukan 2 pendekatan dalam mengarusutamakan pendidikan PRB kedalam sistem kurikulum pendidikan, yaitu melalui:

  1. Integrasi kedalam mata pelajaran, muatan local dan ekstra kurikuler yang sudah ada dalam kurikulum yang sedang berjalan.
  2. Menyelenggarakan kurikulum baru berbasis PRB yang mencakup/mengakomodasi penyelenggaraan mata pelajaran PRB, muatan lokal PRB dan/atau kegiatan ekstra kurikuler PRB.

Berbagai peluang dan tantangan dalam pelaksanaan strategi melalui 2 pendekatan tersebut telah berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

 

Integrasi

Membuat Baru

Peluang

Tantangan

Peluang

Tantangan

Mata Pelajaran (IPA, IPS, Geografi)
  • Keterlibatan guru lebih banyak.
  • Tidak perlu kurikulum khusus.
  • Efisiensi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

 

  • Komitmen dan motivasi siswa dalam ilmu PRB rendah.
  • Tanggung jawab guru tidak terfokus pada PRB.
  • Hasil tidak terukur.
  • Materi tidak mendalam.
  • Kapasitas guru dalam menginte-grasikan minim
    • Tanggung jawab guru lebih terfokus pada materi PRB.
    • Siswa termotivasi dan fokus pada materi PRB dari awal hingga akhir.
    • Hasil dapat terukur.
    • Materi yang disajikan lebih mendalam.
      • Kemampuan kapasitas guru yang belum memadai.
      • Ketidaktersediaan perangkat pembelajaran.
      • Potensi dan karakter bencana yang bervariasi.
      • Belum adanya regulasi dari pemerintah.
   

 

Muatan Lokal
  • Tidak perlu kurikulum khusus.
  • Efisiensi dalam pelaksanaan proses pembelajaran.

 

  • Komitmen dan motivasi siswa dalam ilmu PRB rendah.
  • Tanggung jawab guru tidak terfokus pada PRB.
  • Hasil tidak terukur.
  • Materi tidak mendalam.
  • Kapasitas guru dalam mengintegrasikan minim.

 

  • Terakomodasinya kearifan local dan keunggulan local.
  • Komitmen dan motivasi belajar siswa lebih tinggi.
  • Tanggung jawab guru lebih besar dan terfokus.
  • Hasilnya dapat terukur.
  • Materi yang disajikan lebih mendalam.
  • Adanya peraturan menteri (Kepmendiknas No. 22 Thn 2006 ttg Standar Isi).

 

 

  • Tidak setiap sekolah mengaplikasikan pendidikan kebencanaan sbg salah satu muloknya.
  • Perlu penyusunan SK KD, materi, silabus, SKL dan kurikulum.
  • Kapasitas guru belum memadai.
  • Fasilitas dan perangkat pembelajaran yang belum ada.
  • Belum adanya regulasi.

 

Ekstra Kurikuler (Pramuka, PMR, Dokter Kecil)
  • Pengetahuan dapat diberikan dimana saja dan kapan saja.
  • Dapat disajikan sambil bermain dan lebih fleksibel.
  • Lebih praktis dan action pada penyelamatan diri.

 

  • Perlu tenaga pengajar/instruktur  yang memiliki keahlian khusus.
  • Perlu sarana dan prasarana yang memadai.
  • Perlu dana yang memadai.

 

  • Pelaksanaannya lebih fleksibel karena dapat disajikan sambil bermain.
  • Lebih praktis dan focus pada aksi penyelamatan diri.
  • Motivasi dan partisipasi siswa lebih tinggi, kerena memilih sendiri.
  • Materi lebih mendalam.
  • Hasil dapat terukur.
  • Tidak setiap sekolah mengaplikasikan ekskul PRB  sbg salah satu kegiatannya.
  • Partisipasi peserta didik terbatas pada yang berminat.
  • Perlu tenaga pengajar/instruktur  yang memiliki keahlian khusus.
  • Perlu sarana dan prasarana yang memadai.
  • Perlu dana yang memadai.
 

 

Berdasarkan analisis pada tabel diatas maka prioritas pendekatan yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan strategi ini adalah:

  1. Mengintegrasikan kedalam mata pelajaran
  2. Mengintegrasikan kedalam muatan local.
  3. Mengintegrasikan kedalam kegiatan ekstra kurikuler.
  4. Membuat mata pelajaran PRB dibawah muatan lokal.
  5. Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lampiran D

Silabus Materi Ajar untuk Integrasi Pengetahuan PRB kedalam Kurikulum Sekolah.

 

Silabus materi ajar pendidikan PRB untuk setiap tingkat pendidikan perlu ditentukan dengan seksama, agar proses belajar mengajar dapat efektif diterima oleh siswa. Adapun kedalaman materi ajar PRB bagi masing-masing siswa berbeda penekanannya untuk setiap tingkat pendidikan sebagai berikut:

SD           : Pengenalan Konsep

SMP        : Pemahaman Konsep

SMA       : Pendalaman Konsep

Secara umum materi ajar pendidikan PRB akan memuat topik-topik sebagai berikut:

  • Topik 1: Pengenalan kepada Ancaman Bencana (Gempa, Tsunami, Banjir, Longsor, Kekeringan dan Kebakaran) di Indonesia.
  • Topik 2: Pengenalan kepada Penanggulangan Bencana.
  • Topik 3: Identifikasi Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas dilingkungan sekolah,
  • Topik 4: Ketahanan Gedung dan Fasilitas Sekolah terhadap Ancaman Bencana.
  • Topik 5: Kesiapsiagaan Sekolah terhadap Ancaman Bencana (Rencana Darurat/Emergency Plan).
  • Topik 6: Pengenalan terhadap Upaya Tanggap Darurat.
  • Topik 7: Kondisi Psikologi Anak sebelum, sesaat dan setelah terjadi bencana.
  • Topik 8: Penyusunan Program untuk meningkatkan Keamanan Sekolah terhadap Bencana.
  • Topik 9: Penyusunan Rencana Aksi Sekolah.

 

 

 

 


Lampiran E

Kelembagaan dalam Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional (Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan) berdasarkan UU SISDIKNAS 2006.

 

  1. 1.        Peran Dirjen MANDIKSAMEN.
  2. Menggandakan Permendiknas No. 22 dan 23 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan serta mendistribusikan secara nasional.
  3. Melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dapat mendukung pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
    1. 2.        Peran Dirjen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik.
    2. Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 ke guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui LPMPdan/atau PPPG.
    3. Sosialisasi Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun Badan Standarisasi Nasiona Pendidikan (BSNP) ke dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan dewan pendidikan.
    4. Membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota dalam penjaminan mutu melalui LPMP.
      1. 3.        Peran Pusat Kurikulum, BALITBANG.
      2. Mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP.
      3. Mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif.
      4. Mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus.
      5. Bekerja sama dengan PT dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan.
      6. Memonitor secara nasional penerapan Permen No. 22 dan 23 , mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau menteri.
      7. Mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
      8. Pengembangan Kurikulum Nasional (Menetapkan standar isi, proses dan kelulusan à ditetapkan oleh Badan Standarisasi Pendidikan Nasional) beserta panduannya.
      9. Bimbingan teknis melalui pelatihan dan pendampingan ke wilayah kabupaten yang sudah memiliki tim pengembangan kurikulum, melalui:
  • Mendorong terbentuknya tim pengembangan kurikulum disetiap dinas pendidikan provinsi dan kabupaten dengan SK Gub atau SK Bup agar dapat budget untuk kegiatan.
  • Pengembangan kapasitas guru untuk dapat mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), melalui pelatihan staf Dinas Pendidikan dan guru-guru.

 

 

  1. 4.        Peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  2. a.        Mensosialisasikan Permen No. 22 dan 23 dan panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun Badan Standarisasi Nasiona Pendidikan (BSNP) ke sekolah dan dewan sekolah. 
  3. b.        Mendampingi dan mensupervisi sekolah dalam mengembangkan dan menetapkan KTSP.
  4. c.        Memberikan bimbingan teknis kepada sekolah untuk membuat KTSP melalui pelatihan dan sosialisasi KTSP di sekolah
  5. d.        Memvalidasi hasil pengembangan KSTP yang dibuat oleh sekolah, termasuk didalamnya memvalidasi muatan local yang dibuat sekolah.
    1. 5.        Peran Sekolah
    2. Mengembangkan dan implementasi (KTSP) sesuai dengan kondisi dan visi sekolah mengacu kepada Kurikulum Nasional yang disusun oleh DEPDIKNAS. KTSP terdiri dari indicator, metoda, beban jam belajar dan kapasitas guru dan juga muatan local.
    3. Menyusun dokumen RAPBS (Rencana Anggaran Program berbasis Sekolah) yang diluncurkan setiap tahun à dapat menjadi pintu masuk untuk pengalokasian kegiatan dan budget untuk pengembangan kapasitas guru.
    4. Mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi
    5. Dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP BSNP

 

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.